Kuliah Tamu FH UNAIR, Prof Michael Bohne Paparkan Urgensi Perlindungan Data di Bidang Hukum Dagang

SURABAYA – Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) menghadirkan Prof Michael Bohne dalam sesi kuliah tamu pada Selasa (20/9/2022). Ia merupakan pakar hukum media, hukum teknologi informasi, hukum hak cipta, hukum persaingan, dan hukum perlindungan data. 

Dalam kesempatan itu, Prof Michael Bohne menyampaikan materi perihal pentingnya peraturan perlindungan data (data protection law), terutama di bidang hukum dagang (commercial law). Menurutnya, saat ini, data memiliki nilai seperti minyak di abad 21. Bahkan ia menegaskan bahwa harga sebuah data bisa di luar dugaan. 

Baca juga: Mahasiswa Minta KPK Segera Tangkap Gubernur Papua Barat Diduga Melakukan Suap Kepada Wahyu Setiawan

“Data sangat penting, Anda dapat menjual data, bahkan Anda tidak tau akan dibuat apa data Anda, ” terang Bohne.

Hal itu, lanjut Bohne, menjadikan potensi di bidang hukum perlindungan data menjadi sangat besar di masa mendatang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dekade ini, akan ada banyak perkembangan dalam hukum karena adanya digitalisasi. 

Baca juga: Wilson Lalengke: Menyoroti Oknum ASN Unsrat yang Diduga Rangkap Jabatan jadi Advokat di PN Manado

“Dulu, konferensi hukum perlindungan data hanya dipenuhi oleh kutu buku dan ahli komputer, tidak ada pengacara, tetapi banyak pengacara kelas atas yang ikut sekarang, ” jelas Bohne.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, Prof Michael Bohne mengambil contoh Indonesia. Menurutnya, Indonesia sedang dalam proses menuju pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP). Sementara itu, lanjutnya, Jerman dan Uni Eropa telah lebih dulu menerapkan peraturan tentang perlindungan data pribadi. 

Baca juga: Sekjen IKM Nefri Hendri Diperkarakan Ketua Ikatan Keluarga Minang Kota Tangerang

“Regulasi itu disebut dengan General Data Protection Regulation, ” tandasnya. 

Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa draf RUU PDP tidak jauh berbeda dengan GDPR yang telah berlaku di kawasan Uni Eropa. Indonesia, sambungnya, telah memiliki draf undang-undang perlindungan data yang akan sangat mirip dengan hukum eropa. Bohne juga yakin bahwa RUU PDP akan berdampak baik bagi Indonesia. Bahkan, RUU PDP dapat membuat iklim bisnis di Indonesia menjadi lebih baik.

Baca juga: KPK OTT Bansos Covid19 Kemensos, PB SEMMI : KPPU Tolong Selidiki Monopoli Perusahaan Pengadaan Bansos

“Uni Eropa memiliki hukum perlindungan data seperti draf undang-undang perlindungan data milik Indonesia dan itu akan membuat kemudahan berbisnis” jelas Bohne tentang pengaruh baik GDPR terhadap bisnis.

Pada akhir, Bohne juga menekankan tentang pentingnya peran perusahaan jika RUU PDP telah disahkan. Jika undang-undang telah disahkan, lanjutnya, tantangannya adalah bagaimana menciptakan kesadaran di dunia usaha. 

Baca juga: Ops Zebra Semeru di Lumajang, Diwarnai Edukasi Soal Protokol Kesehatan

“Perusahaan perlu kepedulian dalam menerapkan perlindungan data agar penerapan hukumnya berjalan dengan maksimal, ” pungkasnya. 

Penulis: Fredrick Binsar Gamaliel M

Editor: Nuri Hermawan